KERINCI – SUNGAI PENUH — DETEKTIF SPIONASE
Perbedaan harga gas industri antara Malaysia dan Indonesia menjadi sorotan. Produk gas yang disebut berasal dari Indonesia justru dikabarkan dijual jauh lebih murah di Malaysia dibandingkan harga yang harus dibayar masyarakat di dalam negeri.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Junilis, warga Indonesia yang berada di Malaysia, gas industri dengan isi bersih 12 kilogram dan berat tabung kosong sekitar 15 kilogram dibeli dengan harga RM27 atau sekitar Rp108.000, dengan asumsi kurs Rp4.000 per ringgit.
Sementara itu, di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, produk dengan spesifikasi yang disebut sama dijual dengan harga mencapai Rp260.000 per tabung.
Jika dibandingkan, terdapat selisih harga sekitar Rp152.000. Artinya, harga di Kerinci dan Sungai Penuh lebih dari dua kali lipat dibandingkan harga yang diinformasikan di Malaysia.
Kondisi tersebut menuai sorotan Ketua LSM Gerakan Pemuda Peduli Alam dan Masyarakat (GP2AM), Hendri Wijaya. Ia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka terkait kebijakan harga, distribusi, serta tata niaga gas industri di Indonesia.
HENDRI WIJAYA DESAK PEMERINTAH DAN DPR BERTINDAK
Hendri Wijaya menyampaikan keprihatinannya atas perbedaan harga tersebut. Menurutnya, apabila benar produk dengan spesifikasi dan asal yang sama dijual jauh lebih murah di luar negeri, maka pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh.
"Ini sangat memprihatinkan. Sumber daya alamnya dari negeri kita, dikelola oleh anak bangsa, tetapi rakyat Indonesia justru membayar jauh lebih mahal dibanding orang asing. Di Malaysia harganya Rp108.000, di sini rakyat sendiri harus bayar Rp260.000. Ini ketidakadilan yang tidak boleh dibiarkan!" tegas Hendri.
Ia juga mendesak Pemerintah Republik Indonesia dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar tidak tinggal diam. Menurutnya, diperlukan audit dan penelusuran terhadap kebijakan harga maupun jalur distribusi gas tersebut.
"Kami mendesak Pemerintah Republik Indonesia dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengambil tindakan serius. Lakukan audit menyeluruh terkait kebijakan harga dan penyaluran gas ini. Jangan sampai kekayaan bangsa justru lebih murah dinikmati orang lain, sementara rakyat sendiri terbebani harga yang tidak masuk akal," ujarnya.
Hendri menegaskan, pengelolaan kekayaan alam Indonesia semestinya mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
"Kekayaan alam Indonesia adalah milik seluruh rakyat. Harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia terlebih dahulu, bukan sebaliknya," tambahnya.
PEMERINTAH DIMINTA BUKA DATA HARGA DAN DISTRIBUSI
Perbedaan harga tersebut kini menjadi perhatian dan diharapkan mendapat penjelasan dari pemerintah maupun pihak terkait.
Masyarakat membutuhkan transparansi mengenai asal produk, komponen biaya distribusi, kebijakan harga, serta kemungkinan adanya perbedaan pajak dan biaya perdagangan antara Indonesia dan Malaysia.
Detektif Spionase memandang persoalan ini perlu ditelusuri secara objektif agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru. Pemerintah dan pihak distributor diharapkan memberikan klarifikasi resmi mengenai perbandingan harga tersebut.
Sebab, jika benar terdapat disparitas harga yang signifikan pada produk dengan spesifikasi dan asal yang sama, maka persoalan ini layak menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah dan DPR.
Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton ketika harga energi di negeri sendiri justru terasa lebih mahal dibandingkan di negara tetangga.
