Kota Jambi detektifspionase.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, SE, minta kepada Pemerintah Kota Jambi agar pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tunjangan Hari Raya dan TPG 13 tahun 2025 para guru Kota Jambi dipercepat.
Hal itu ditegaskan Kemas Faried Alfarelly setelah menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, H. Sugiyono dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi, Poppy Nurul Isnaini, S.STP, MM, MSi, kepada media ini melalui saluran telepon selular, Senin sore (9/3/2026).
Seperti diberitakan sebelumnya, Kemas Faried Alfarelly pada acara silahturahmi dengan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jambi dan PWI Kota Jambi di Rumah Makan Ruang AC Andoenk, Kota Baru, Kota Jambi, pada 28 Januari lalu, sempat menelepon langsung Kepala BPKAD Kota Jambi, menanyakan masalah tersebut. Saat itu, dikatakan masih dikaji oleh pihak BPKAD, karena proses validasi data yang dikirim ke pusat adanya ketidak sesuaian dengan daerah. Faried ketika itu minta agar para guru di Kota Jambi bersabar, karena kalau dicairkan masih belum lengkap datanya khawatir justru jadi masalah.
"Saya minta masalah ini ditindaklanjuti untuk dicarikan solusinya, sehingga ada kepastian," tegas Kemas Faried Alfarelly dari partai Golkar ini.
Informasi diperoleh media ini dana tersebut sudah masuk ke kas daerah pada tanggal 30 Desember 2025. Para guru di Kota Jambi sebelumnya juga sempat diminta nomor rekening Bank Jambi.
Menurut Faried, kenapa daerah kabupaten/kota sudah ada yang cair, karena data guru setiap daerah berbeda, tidak sebanyak jumlah guru di Kota Jambi dan daerah yang sudah cair tidak ada mengalami kendala, seperti Kabupaten Muaro Jambi, Merangin, Sarolangun dan daerah lainnya.
Faried ketika didesak kapan bisa diselesaikan masalah ini, dia tidak dapat menjawab secara pasti, namun dia minta secepatnya. Bahkan, Faried sudah menyarankan kepada Kadis Pendidikan Kota Jambi dan Kepala BPKAD Kota Jambi untuk menghadap Wali Kota Jambi, DR.dr. Maulana, MKm agar menindaklanjutinya dan mencari solusinya.
Menyinggung soal THR tahun 2026 ini, masih menunggu petunjuk teknisnya.(WAN)
