Chinos Logo

Nasional, DS Fenomena wartawan abal-abal atau wartawan tanpa status jelas semakin meresahkan berbagai pihak, terutama kepala desa, kepala sekolah, dan instansi pemerintahan lainnya. Mereka kerap menyalahgunakan identitas sebagai "wartawan" untuk melakukan intimidasi, pemerasan, dan ancaman, tanpa memahami kode etik jurnalistik yang seharusnya menjadi pedoman utama profesi wartawan.

Pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Riau, isu ini menjadi perhatian serius di kalangan insan pers. Wartawan profesional yang telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan memiliki identitas resmi mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap maraknya oknum yang mencoreng nama baik profesi jurnalis. Berbeda dengan wartawan resmi yang berhati-hati dalam melaksanakan tugas jurnalistik sesuai kode etik, para wartawan abal-abal justru bertindak layaknya penyidik tanpa dasar hukum yang jelas.

Menanggapi situasi ini, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Dewan Pers didesak untuk mengambil langkah konkret dalam menertibkan keberadaan wartawan yang tidak memiliki legalitas jelas. Langkah-langkah yang diusulkan antara lain:

1. Pemberlakuan sanksi tegas terhadap media yang tidak terverifikasi Dewan Pers namun masih menerbitkan kartu pers.

2. Penertiban serta penindakan hukum terhadap individu yang menyalahgunakan profesi wartawan untuk kepentingan pribadi atau tindakan ilegal.

3. Sosialisasi kepada masyarakat dan instansi pemerintahan agar tidak mudah terintimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan wartawan tanpa legalitas.

4. Peningkatan standar UKW dan pemantauan ketat terhadap media-media yang beroperasi di Indonesia.

Seluruh insan pers yang memiliki integritas dan profesionalisme mengutuk keras tindakan para wartawan abal-abal yang telah mencoreng nama baik jurnalisme di Indonesia. Harapannya, Dewan Pers dan PWI segera bertindak tegas, sehingga profesi wartawan dapat kembali dihormati, baik di dalam negeri maupun di mata dunia.

Penulis: Dap

Editor: Dap