Chinos Logo

Kerinci, detektifspionase.com – Kasus dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2023 kembali menjadi perhatian publik. Proyek bernilai miliaran rupiah yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp2,7 miliar itu kini memunculkan tanda tanya besar, lantaran sejumlah pihak yang dinilai turut bertanggung jawab disebut belum tersentuh hukum oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh.

Sebelumnya, Kejari Sungai Penuh telah menetapkan sepuluh tersangka dalam perkara ini dan telah melimpahkannya ke Jambi. Namun, muncul dugaan bahwa masih ada pihak lain di lingkaran proyek yang belum diperiksa secara mendalam, termasuk konsultan proyek dan oknum anggota DPRD yang disebut-sebut turut menikmati aliran dana.

Ketua LSM Semut Merah, Aldi, menilai sikap Kejari Sungai Penuh terkesan pasif dan tidak transparan.

 “Kami mendapat informasi bahwa ada anggota DPRD yang sempat mengembalikan fee kepada keluarga tersangka, dan hal ini sudah ramai diberitakan. Tapi Kejari justru diam, tanpa ada langkah penyelidikan lebih lanjut. Ini sangat janggal,” tegasnya.

Hal senada disampaikan oleh warga Sungai Penuh, Gusrizal, yang mempertanyakan posisi konsultan proyek dalam kasus tersebut.

“Konsultan PJU Kerinci seperti kebal hukum. Padahal jelas punya peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Di kasus lain, seperti pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal, konsultan juga ikut dijerat. Tapi kali ini Kejari seolah takut menetapkan tersangka dari pihak konsultan. Ada apa sebenarnya?” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kasi PiDSus Kejari Sungai Penuh, Yogi, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang dikirimkan tim jurnalis melalui pesan singkat, meski pesan telah terbaca.

Publik kini menunggu langkah tegas dari Kejari Sungai Penuh untuk menjawab dugaan adanya tebang pilih dalam penegakan hukum pada kasus korupsi PJU Kabupaten Kerinci.

Editor: Dap