Chinos Logo

Kerinci detektifspio ase.com– Ratusan massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Eskort Reintegrasi Aparatur dan Masyarakat (GERAM) bersama Gabungan Pemuda dan Pemudi Anti Mafia (GP2AM) menduduki Kantor Bupati Kerinci, Rabu (13/8/2025), menuntut Pemkab dan DPRD turun tangan menuntaskan dugaan permainan kotor dalam penyaluran gas LPG 3 kg bersubsidi.

Aksi ini merupakan akumulasi kemarahan publik terhadap dugaan praktik mafia LPG yang melibatkan 454 pangkalan dari tiga agen resmi. Berdasarkan investigasi LSM GERAM, peredaran gas bersubsidi itu mencapai 498.388 tabung × Rp 5.000 × 4 rit per bulan, menimbulkan potensi kerugian masyarakat miskin hingga Rp 2,49 miliar per bulan atau sekitar Rp 119,6 miliar sejak 2021.

Ketua DPD LSM GERAM, Hendri Wijaya, menuding Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kerinci gagal menjalankan fungsi pengawasan. Bahkan, pernyataan Kabid Perdagangan, Ziko Fernandes, yang melempar kewenangan ke ESDM Provinsi Jambi dinilai sebagai bentuk cuci tangan. “Regulasi Permen ESDM No. 38 Tahun 2023 itu memang ada, tapi teknis di lapangan jelas-jelas jadi tanggung jawab daerah. Jangan berlindung di balik aturan tanpa solusi,” tegas Hendri.

Situasi hearing di ruang Asisten II sempat memanas ketika Ziko bersikukuh pada regulasi, sementara fakta di lapangan menunjukkan harga LPG 3 kg di sejumlah pangkalan menembus Rp 25.000–Rp 27.000, jauh di atas HET Rp 20.000 yang telah ditetapkan Gubernur Jambi melalui Keputusan Nomor 241/Kep.Gub/Setda.Prkm.2.3/2021. Temuan ini juga dibenarkan Ketua DPRD Kerinci yang melakukan sidak langsung.

Tak puas hanya di kantor bupati, massa LSM GERAM–GP2AM melanjutkan aksi damai ke kantor DPRD Kerinci. Ketua DPRD, Irwandri, turun langsung menemui pengunjuk rasa dan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah LSM GERAM untuk membongkar tuntas dugaan mafia LPG di Kabupaten Kerinci.

Penulis: Dap

Editor: Dap