MUARO JAMBI, DETEKTIF SPIONASE – Persoalan kelangkaan dan distribusi LPG 3 kilogram di Kabupaten Muaro Jambi kembali menjadi sorotan. Di tengah masyarakat yang maqsih harus mengantre mendapatkan gas bersubsidi, muncul dugaan adanya praktik tidak sehat dalam pengelolaan distribusi LPG 3 kg, termasuk isu jual beli titik pangkalan yang nilainya disebut mencapai Rp170 juta.
Temuan tersebut mencuat setelah Tim Detektif Spionase melakukan pengecekan langsung ke lapangan, khususnya di wilayah Desa Tangkit, Muaro Jambi.
Tim mendatangi lokasi yang disebut sebagai alamat salah satu agen LPG 3 kg pada tanggal 13 Agustus 2026. Namun, berdasarkan penelusuran di lapangan, kantor maupun gudang agen sebagaimana informasi alamat tersebut tidak ditemukan.
Untuk memastikan informasi tersebut, tim kemudian menemui Kepala Desa Tangkit di kediamannya dengan tanggal yang sama. Kepada tim media, kepala desa menyampaikan bahwa di lokasi yang dimaksud tidak terdapat agen LPG 3 kg maupun pangkalan sebagaimana disebutkan.
Temuan lapangan ini tentu perlu mendapat perhatian serius dari instansi terkait, mengingat LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Di sisi lain, informasi mengenai dugaan “jual titik” pangkalan LPG 3 kg dengan nilai sekitar Rp170 juta juga menjadi perhatian. Sejumlah warga yang disebut berminat membuka pangkalan mengaku kesulitan memperoleh titik distribusi. Beredar isu bahwa calon pengelola pangkalan harus menyediakan dana dalam jumlah besar kepada agen dengan alasan pembelian titik.
Informasi tersebut masih berupa dugaan dan isu yang perlu diverifikasi lebih lanjut. Jika benar terjadi, praktik semacam itu patut dipertanyakan karena berpotensi membuat biaya distribusi semakin berat dan pada akhirnya dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap LPG bersubsidi.
Junaidi Mahir Wakil Bupati Muaro Jambi menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan apabila nantinya ditemukan adanya agen yang hanya mencantumkan alamat tanpa memiliki kantor dan gudang yang memenuhi ketentuan sebagai agen resmi.
“Program LPG 3 kg ini merupakan program pemerintah untuk masyarakat. Sangat disayangkan apabila dalam pelaksanaannya justru muncul dugaan jual beli titik pangkalan atau agen yang tidak memenuhi ketentuan,” tegas Junaidi.
Sementara itu, Sekda Muaro Jambi H. Budhi Hartono, S.Sos., MT., meminta Kepala Dinas Perindagkop Muaro Jambi, Ridwan, melakukan pengecekan dan pendataan secara menyeluruh terhadap agen dan pangkalan LPG 3 kg.
Mulai dari jumlah agen, keberadaan kantor dan gudang, jumlah pangkalan yang terdaftar hingga distribusi LPG 3 kg kepada masyarakat, semuanya diminta untuk dicek kembali.
Sekda juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengatasnamakan pejabat Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam praktik penjualan titik pangkalan.
“Jangan ada yang menjual nama pejabat Pemkab Muaro Jambi untuk kepentingan jual beli titik pangkalan. Kalau benar ada, ini justru akan mempersulit program pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat,” tegasnya.
Sorotan juga diarahkan kepada pihak yang berwenang melakukan pengawasan distribusi LPG bersubsidi. Jika dalam pemeriksaan nantinya terbukti ada agen yang melanggar ketentuan, masyarakat meminta sanksi tegas, termasuk pencabutan izin bagi agen yang terbukti nakal, sesuai aturan yang berlaku.
Persoalan LPG 3 kg di Muaro Jambi pun diharapkan tidak berhenti sebatas inspeksi administratif. Pemerintah diminta turun langsung memastikan rantai distribusi dari agen hingga pangkalan benar-benar jelas, transparan, dan tepat sasaran.
Tim Detektif Spionase akan terus melakukan cek dan ricek di lapangan serta membuka ruang konfirmasi bagi pihak agen maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan atas temuan dan dugaan tersebut. Tim
