JAMBI – DETEKTIF SPIONASE
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jambi, H. R. Ridwan Agus Dpt, mengecam keras persoalan keterlambatan pembayaran dana advertorial (ADV) yang dikeluhkan ratusan mitra media online di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi maupun Diskominfo Kota Jambi.
Ia menyayangkan adanya pekerjaan jurnalistik yang telah dilaksanakan oleh perusahaan media sesuai Surat Perintah Kerja (SPK), tetapi pembayarannya justru terhenti selama berbulan-bulan.
Menurut Ridwan Agus, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sebab, kerja sama yang telah dituangkan dalam SPK merupakan bentuk kesepakatan antara pemerintah sebagai pengguna jasa dan perusahaan media sebagai penyedia jasa.
Berdasarkan laporan sejumlah pemilik media online yang diterimanya, pembayaran advertorial dari Diskominfo Provinsi Jambi disebut terakhir direalisasikan hingga Juli 2026. Sementara pekerjaan untuk periode berikutnya tetap dilaksanakan oleh sejumlah media dengan menggunakan dana talangan, tetapi pembayaran belum diterima.
Bahkan, pekerjaan pemberitaan selama Agustus hingga Oktober 2026 dikabarkan telah diselesaikan oleh penyedia jasa, namun belum dibayarkan. Alasan yang disampaikan pihak terkait, anggaran pembayaran advertorial disebut telah habis direalisasikan.
Kondisi serupa juga dikeluhkan mitra media Diskominfo Kota Jambi. Berdasarkan pengaduan yang diterima Ketua PWI Jambi, pembayaran advertorial sebesar Rp750.000 disebut terakhir dilakukan pada Mei 2026. Padahal, sejumlah media mengaku tetap menjalankan kewajiban pemberitaan hingga Oktober 2026 melalui dana talangan.
Ridwan Agus menegaskan, apabila pemerintah melakukan penghentian atau pemutusan kerja sama, seharusnya mekanisme administrasi dan ketentuan dalam kontrak dipatuhi. Jangan sampai media terus menjalankan pekerjaan, sementara pembayaran tidak memiliki kepastian.
"Kalau memang kontrak dihentikan, harus ada pemberitahuan resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai pekerjaan tetap diminta dan dilaksanakan, tetapi pembayaran justru dihentikan tanpa kejelasan. Ini menyangkut hak penyedia jasa yang sudah menyelesaikan kewajibannya," tegas Ridwan Agus, Sabtu (7/11/2026), di Kantor PWI Provinsi Jambi.
Ia juga meminta PPTK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pimpinan instansi terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai status kontrak, realisasi anggaran, dan kewajiban pembayaran kepada seluruh mitra media.
Menurutnya, alasan anggaran habis atau tidak tersedia tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan pekerjaan yang sudah dilaksanakan berdasarkan SPK. Persoalan administrasi dan penganggaran pemerintah harus diselesaikan secara transparan serta tidak merugikan penyedia jasa.
"Jangan wartawan dan perusahaan media hanya dibutuhkan ketika pemerintah membutuhkan publikasi. Ketika pekerjaan sudah dilaksanakan, hak media justru tidak dibayarkan. Ini sangat kami sesalkan," ujarnya.
Ridwan Agus menambahkan, keberadaan media online memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi pembangunan, program pemerintah, serta berbagai kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat.
Selama ini, hubungan insan pers dengan pemerintah daerah di Jambi dinilai telah terjalin dengan baik. Media turut membantu menyebarluaskan informasi positif sekaligus menjadi sarana edukasi dan kontrol sosial.
Namun, apabila persoalan pembayaran seperti ini terus terjadi, tentu dapat berdampak terhadap keberlangsungan perusahaan pers dan kesejahteraan wartawan.
"Saya sebagai Ketua PWI Jambi merasa prihatin. Wartawan bekerja mencari, mengolah, menyunting, dan mempublikasikan berita. Semua itu membutuhkan biaya operasional. Jangan sampai hasil kerja keras insan pers seolah-olah tidak dihargai," ungkapnya.
Ia berharap Gubernur Jambi dan Wali Kota Jambi segera memberikan perhatian serius serta meminta jajaran Diskominfo masing-masing melakukan evaluasi dan menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada mitra media sesuai kontrak dan ketentuan hukum.
Ridwan Agus juga meminta agar seluruh pihak terkait membuka data realisasi anggaran dan memberikan kepastian penyelesaian terhadap pengaduan para pemilik media.
PWI Jambi menegaskan, kemitraan pemerintah dengan pers harus dibangun atas dasar profesionalisme, transparansi, kepastian hukum, dan saling menghormati. Jangan sampai kontrak kerja sama hanya menjadi dokumen formal, sementara kewajiban yang telah dilaksanakan perusahaan media justru terabaikan.
Hingga berita ini diterbitkan, penjelasan resmi dari pihak Diskominfo Provinsi Jambi dan Diskominfo Kota Jambi terkait keluhan para mitra media tersebut masih perlu dimintakan konfirmasi.
DETektif SPIONASE – Mengungkap Fakta, Mengawal Transparansi.
