SUNGAI PENUH detektifspionase.com – DPRD Kota Sungai Penuh melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Playang Raya selama dua hari berturut-turut, pada 27 dan 28 Juli 2026. Sidak dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan pungutan liar (pungli) terhadap sopir yang mengantre pengisian BBM.
Sidak dipimpin Wakil Ketua DPRD Hardizal bersama anggota Komisi I, II, dan III. Turut hadir Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Perhubungan Leddi Sepdinal, SH, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumadil, SE., M.Si.
Dalam sidak tersebut, DPRD menerima informasi bahwa pungutan diduga dilakukan oleh oknum di luar lingkungan SPBU kepada para sopir yang sedang mengantre. Hingga saat ini, DPRD menegaskan belum ada dasar hukum atau payung hukum yang membenarkan adanya pungutan terhadap kendaraan yang mengantre di SPBU.
Wakil Ketua DPRD Hardizal mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Polres Kerinci dan Kodim 0417/Kerinci untuk menelusuri dugaan adanya pihak-pihak yang membekingi praktik pungutan liar tersebut.
"Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan siapa pelakunya dan apakah ada pihak yang membekingi praktik ini. Jika terbukti melanggar hukum, tentu harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Sementara itu, Direktur SPBU Playang Raya, Sya'diah Audal, menegaskan tidak ada petugas SPBU yang melakukan pungutan kepada masyarakat. Ia menyatakan siap membuka rekaman CCTV apabila diperlukan untuk membuktikan hal tersebut.
"Apabila ada bukti yang menunjukkan keterlibatan petugas SPBU, kami tidak akan ragu memberikan sanksi tegas hingga pemberhentian. Silakan cek rekaman CCTV yang tersedia di SPBU," tegasnya.
Dari hasil pemantauan sementara, dugaan pungutan tersebut mengarah kepada oknum dari luar SPBU. Masyarakat berharap aparat keamanan segera mengambil langkah agar praktik serupa tidak kembali terjadi sehingga masyarakat dapat mengantre BBM dengan aman dan nyaman.
Terkait persoalan antrean panjang di SPBU Playang Raya, sejumlah warga menilai kondisi tersebut bukan hanya terjadi di satu lokasi, melainkan menjadi persoalan yang juga dialami beberapa SPBU lain di Kota Sungai Penuh. Mereka berharap pemerintah bersama pihak terkait dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM dan penanganan antrean di seluruh SPBU agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih tertib dan adil.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan diharapkan tidak hanya berfokus pada satu SPBU, tetapi juga menjadi perhatian terhadap seluruh titik layanan BBM yang mengalami kondisi serupa. (Daprizal)
