SUNGAI PENUH – detektifspionase.com
Polemik pelayanan di RSU MH Thalib kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Kota Sungai Penuh. Keluhan demi keluhan terus bergulir, bahkan disebut sudah terjadi sejak masa kepemimpinan Wali Kota Ahmadi Zubir dan saat Alpian menjabat sebagai Sekretaris Daerah.
Meski berbagai persoalan diklaim telah diselesaikan, realitanya komplain serupa terus berulang. Mulai dari pelayanan yang dinilai kurang ramah, lambannya respons tenaga medis, hingga antrean panjang dan fasilitas yang belum memadai. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar di tengah publik: di mana letak persoalan yang sebenarnya?
Mengutip kajian dari Universitas Airlangga, akar masalah pelayanan rumah sakit kerap terjadi akibat ketidaksesuaian antara ekspektasi pasien dan kenyataan di lapangan. Ketika masyarakat berharap pelayanan cepat, profesional, dan humanis namun yang diterima sebaliknya, maka kekecewaan menjadi tak terhindarkan.
Sejumlah faktor dominan yang dikeluhkan masyarakat antara lain:
Pertama, faktor SDM.
Sikap petugas dinilai kurang empati dan respons terhadap pasien lambat. Baik dokter, perawat maupun petugas administrasi kerap dianggap belum optimal dalam komunikasi pelayanan.
Kedua, waktu tunggu yang panjang.
Antrean pendaftaran, menunggu pemeriksaan dokter, hingga proses pengambilan obat yang berlarut-larut memicu frustrasi, terutama bagi pasien rawat jalan dan keluarga pasien rawat inap.
Ketiga, fasilitas dan sarana prasarana.
Ruang tunggu sempit, toilet kurang terawat, serta keterbatasan tempat tidur dan peralatan medis memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap mutu layanan.
Keempat, penanganan keluhan yang tidak transparan.
Informasi yang tidak jelas dan minimnya tindak lanjut atas pengaduan publik membuat ketidakpuasan semakin membesar, bahkan viral di media sosial.
Dalam pertemuan Sabtu (21/02/2026) bersama Direktur RSU MH Thalib Debi Zartika dan Kepala Dinas Kesehatan Gunardi, Sekda Alpian menegaskan bahwa persoalan pelayanan harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Salah satu langkah yang diambil adalah rotasi pegawai sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh tata kelola rumah sakit.
Namun publik menilai, rotasi pegawai bukanlah jawaban utama bila akar persoalan sistemik tidak disentuh. Rotasi tanpa evaluasi berbasis data, tanpa pelatihan etika pelayanan, tanpa digitalisasi antrean, serta tanpa pembenahan fasilitas berisiko hanya menjadi langkah tambal sulam.
Kini sorotan tertuju pada Sekda Alpian. Sebagai pimpinan administratif tertinggi di lingkup pemerintah kota, publik menanti ketegasan dan langkah konkret, bukan sekadar pergeseran personel.
Sebab jika sistem tidak dibenahi secara menyeluruh, keluhan yang sama berpotensi terus berulang — dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik akan semakin tergerus.
