KERINCI, detektifspionase.com 12 September 2026 — Kondisi infrastruktur dan ancaman banjir kembali menjadi sorotan masyarakat Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci. Jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Baru Kubang dan Desa Lubuk Suli menuju Kota Sungai Penuh dilaporkan mengalami kerusakan di sejumlah titik, sementara Sungai Merao terus menjadi ancaman ketika debit air meningkat.
Kerusakan jalan berupa lubang, genangan dan badan jalan yang membutuhkan penanganan membuat aktivitas masyarakat terganggu. Di sisi lain, luapan Sungai Merao disebut telah berulang kali merendam permukiman warga dan mengancam lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Kondisi tersebut dinilai semakin memprihatinkan karena kawasan ini bukan lagi persoalan baru. Masyarakat telah bertahun-tahun menghadapi persoalan jalan rusak dan ancaman luapan sungai.
JANJI PENANGANAN BELUM TERLIHAT DI LAPANGAN
Ketua LSM GP2AM, Hendri Wijaya, mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti kondisi tersebut.
Menurutnya, Gubernur Jambi bersama Bupati Kerinci sebelumnya telah turun langsung melihat kondisi masyarakat ketika banjir melanda wilayah Kecamatan Depati Tujuh.
Namun, hingga kini masyarakat masih mempertanyakan tindak lanjut konkret dari kunjungan tersebut.
“Gubernur Jambi bersama Bupati Kerinci sudah turun langsung ke Desa Baru Kubang dan Desa Lubuk Suli saat terjadi banjir. Tetapi masyarakat belum melihat hasil nyata dari kunjungan tersebut. Yang dibutuhkan warga bukan hanya kunjungan, tetapi penanganan konkret berupa jalan yang layak dan tembok penahan Sungai Merao,” ujar Hendri.
Ia menegaskan, persoalan tersebut menyangkut keselamatan masyarakat, akses transportasi dan keberlangsungan lahan pertanian.
TEMBOK PENAHAN BELUM TERLIHAT, JALAN MASIH RUSAK
LSM GP2AM juga menyoroti belum terlihatnya pembangunan tembok penahan pada titik-titik yang dinilai rawan luapan Sungai Merao.
Begitu pula dengan perbaikan jalan kabupaten di jalur Baru Kubang–Lubuk Suli yang menurut masyarakat sangat dibutuhkan.
Jika benar anggaran penanganan jalan telah masuk dalam APBD Kabupaten Kerinci, masyarakat meminta pemerintah membuka informasi secara transparan mengenai besaran anggaran, lokasi kegiatan, jadwal pelaksanaan hingga progres pekerjaannya.
Sebab, masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran publik diarahkan dan kapan manfaatnya dapat dirasakan.
KINERJA DPRD DAPIL III IKUT DIPERTANYAKAN
Persoalan tersebut juga memunculkan pertanyaan terhadap peran Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari Daerah Pemilihan III yang mewakili masyarakat wilayah tersebut.
Berdasarkan data yang disampaikan LSM GP2AM, Dapil III memiliki keterwakilan dari sejumlah partai politik, yakni:
- Partai NasDem: 3 kursi
- Partai Gerindra: 1 kursi
- Partai Golkar: 1 kursi
- PKB: 1 kursi
Dengan adanya keterwakilan tersebut, masyarakat berharap fungsi pengawasan dan perjuangan aspirasi benar-benar dirasakan di lapangan.
“Jangan sampai masyarakat hanya ditemui ketika masa reses atau menjelang kepentingan politik. Persoalan jalan dan banjir ini sudah berlangsung lama. Masyarakat membutuhkan wakil rakyat yang mengawal sampai persoalan benar-benar ditangani,” tegas Hendri.
GP2AM DESAK PEMERINTAH BERTINDAK
LSM GP2AM bersama masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Provinsi Jambi tidak lagi membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.
Mereka meminta:
1. Bupati Kerinci memastikan realisasi anggaran perbaikan jalan sesuai APBD serta mendorong pembangunan pengamanan tebing/tembok penahan pada titik Sungai Merao yang rawan.
2. Gubernur Jambi dan Dinas PUPR Provinsi Jambi melakukan penanganan terhadap titik sungai yang menjadi ancaman banjir bagi masyarakat.
3. DPRD Kabupaten Kerinci Dapil III menjalankan fungsi pengawasan dan mengawal aspirasi masyarakat sampai ada realisasi yang dapat dilihat secara langsung.
4. Dinas PUPR Kabupaten Kerinci segera melakukan penanganan terhadap kerusakan jalan Baru Kubang–Lubuk Suli sesuai ketentuan teknis.
5. BPBD Kabupaten Kerinci melakukan pemetaan dan penanganan terhadap kawasan rawan banjir Sungai Merao.
6. Pemerintah membuka informasi anggaran dan progres pekerjaan agar masyarakat dapat melakukan pengawasan secara terbuka.
“Banjir datang, sawah rusak dan jalan terganggu. Masyarakat tidak membutuhkan janji lagi. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata: sungai ditangani dan jalan diperbaiki,” pungkas Hendri Wijaya.
Masyarakat berharap pemerintah tidak menunggu bencana berikutnya untuk kembali turun ke lapangan. Penanganan yang terencana dan transparan dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar persoalan Sungai Merao dan infrastruktur di Kecamatan Depati Tujuh tidak terus menjadi masalah tahunan.
