KERINCI, detektifspionase.com 12 September 2026 — Proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 di Desa Lolo Kecil, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, menuai sorotan tajam.
Pekerjaan yang disebut baru selesai tersebut justru sudah menunjukkan retakan pada sejumlah bagian bangunan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pekerjaan, metode pelaksanaan, hingga pengawasan proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah.
Tim investigasi LSM GP2AM (Gerakan Pengawasan Pengawalan Aparatur & Masyarakat) bersama media yang turun langsung ke lokasi menemukan sejumlah kondisi yang dinilai perlu segera diperiksa oleh pihak berwenang.
BARU SELESAI SUDAH RETAK, ADA APA DENGAN KUALITAS PEKERJAAN?
Hasil peninjauan lapangan menunjukkan adanya dugaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar teknis. Di antaranya, tim menemukan:
Diduga tidak terdapat lantai kerja, dengan bagian fondasi terlihat langsung berada di atas tanah.
Bentuk dan ukuran pondasi dipertanyakan, dengan kondisi bagian tertentu tampak lebih besar di atas sementara bagian bawah lebih kecil.
Ditemukan celah/retakan pada bangunan dengan ukuran yang disebut mencapai sekitar 10–15 cm pada bagian tertentu.
Campuran material dipertanyakan, karena secara kasat mata terlihat kandungan pasir cukup dominan dan bagian tertentu mudah mengalami kerusakan.
Retakan muncul ketika pekerjaan masih tergolong baru, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap ketahanan bangunan dalam jangka panjang.
Temuan tersebut tentu perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis oleh pihak yang berkompeten. Namun, kondisi di lapangan sudah cukup menjadi alasan bagi pihak pengawas untuk tidak tinggal diam.
P3-TGAI JANGAN SAMPAI JADI LADANG KEUNTUNGAN OKNUM
Sorotan tidak hanya berhenti pada kualitas fisik bangunan.
Masyarakat juga mempertanyakan pola pelaksanaan P3-TGAI di sejumlah wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Muncul dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan kelompok tani untuk mendapatkan pekerjaan, sementara pelaksanaan di lapangan diduga tidak sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat atau kelompok penerima manfaat.
Sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Siulak dan Kecamatan Gunung Kerinci, disebut menjadi titik yang perlu mendapatkan perhatian dan pemeriksaan lebih serius.
Jika benar terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar retaknya bangunan. Ini menyangkut transparansi, mekanisme pelaksanaan, kualitas pekerjaan, serta potensi kerugian negara.
GP2AM DESAK BWS SUMATERA VI TURUN TANGAN
Ketua LSM GP2AM, Hendri Wijaya, meminta Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI Jambi tidak hanya menerima laporan administrasi, tetapi melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi fisik pekerjaan.
“Jangan sampai proyek yang anggarannya untuk kepentingan petani justru menjadi ladang keuntungan oknum. Kalau bangunan baru selesai sudah retak, harus diperiksa. Jangan menunggu rusak total baru bertindak,” tegas Hendri.
GP2AM mendesak:
BWS Sumatera VI Jambi segera menurunkan tim teknis independen untuk memeriksa pekerjaan P3-TGAI di Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
Melakukan pemeriksaan terhadap volume, material, metode pekerjaan, dan kualitas konstruksi.
Memeriksa mekanisme penetapan serta keterlibatan kelompok penerima P3-TGAI.
Memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan.
Memerintahkan perbaikan atau pembangunan ulang terhadap pekerjaan yang terbukti tidak memenuhi spesifikasi, tanpa membebani masyarakat maupun petani.
Mengevaluasi sistem pengawasan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Proyek ini dibuat untuk meningkatkan tata guna air dan membantu petani. Jangan sampai uang negara keluar, tetapi hasil pekerjaannya justru cepat rusak. Petani jangan menjadi korban dari lemahnya pengawasan,” ujar Hendri.
Kini, publik menunggu langkah konkret BWS Sumatera VI Jambi dan Kementerian PUPR untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dari temuan lapangan tersebut.
Apakah retaknya bangunan hanya persoalan teknis, atau ada persoalan lain dalam proses pelaksanaannya? Pemeriksaan terbuka dan independen menjadi penting untuk menjawabnya.
